Sampai kapan
Universitas Muhammadiyah Sinjai (UMSI) ingin mencoreng namanya dengan
dugaan-dugaan kasus kekerasan seksual yang terus dilanggengkan? Kasus demi
kasus pelecehan seksual terus berulang di kampus yang seharusnya menjadi ruang
aman dan nyaman bagi para mahasiswanya. Namun kini, kampus ikut menjadi ruang
tanpa jaminan keamanan dan keselamatan.
HIMPUNAN ADMINISTRASI PUBLIK (HUMANISTIK) FISIPHUM
bersama Ketua Umum Muhammad Adam Syah menyatakan sikap tegas menolak keras
segala bentuk pelecehan seksual di lingkungan kampus maupun di luar kampus.
Kami menegaskan bahwa pelecehan seksual adalah bentuk pelanggaran serius
terhadap martabat manusia, nilai kemanusiaan, serta prinsip keadilan. Tidak ada
ruang bagi pelaku pelecehan seksual di Universitas Muhammadiyah Sinjai maupun
institusi pendidikan lainnya.
Hari ini, Universitas Muhammadiyah Sinjai kembali
terciderai oleh oknum tenaga pendidik dengan kasus pelecehan seksualnya. Ini
bukan sekedar insiden administratif yang bisa diselesaikan hanya dengan
pendekatan birokratis saja. Ini menjadi ujian terhadap integritas institusi dan
komitmen kepemimpinan kampus dalam menegakkan prinsip keamanan dan nilai-nilai
kemanusiaan.
Jika Pimpinan UMSI paham bahwa Universitas merupakan
institusi yang memiliki klaim amat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan, dan pelecehan seksual adalah pelanggaran fundamental terhadap
harkat kemanusiaan, maka respons Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sinjai
terhadap kasus ini harus merefleksikan tingkat keseriusan yang setara dengan
klaim nilai tersebut. Namun faktanya, pihak kampus selalu konsisten mengambil
jalan “tengah” ketika berhadapan dengan kasus seperti ini. Padahal dalam konteks
pelecehan seksual, netralitas merupakan omong kosong yang berbahaya. Tidak ada
posisi “tengah-tengah” ketika berhadapan dengan kasus kekerasan berbasis
gender. Setiap detik keterlambatan dalam mengambil sikap tegas sesungguhnya
merupakan dukungan implisit terhadap kultur yang menormalisasi pelecehan
terjadi.
Ketidaktegasan dalam merespons pelecehan seksual mengindikasikan bahwa institusi tidak benar-benar menganggap serius nilai-nilai yang diklaim dijunjungnya. Ini bukan sekedar inkonsistensi, ini adalah kemunafikan struktural yang akan terekam dalam sejarah UMSI. Selain itu, ketidaktegasan dalam menyikapi kasus pelecehan seksual juga sangat berpengaruh terhadap keselamatan para mahasiswa yang mungkin saja akan menjadi korban selanjutnya karena ketidaktegasan menciptakan pemikiran bahwa pelecehan dapat ditoleransi, terbukti dengan hadirnya kasus pelecehan seksual yang bahkan mungkin telah menjadi kasus langganan di Universitas Muhammadiyah Sinjai karena kemunculannya di tiap tahun.
Segala keputusan pimpinan kampus untuk “melunak” atau
mencari “jalan tengah” dalam kasus ini sesungguhnya adalah keputusan untuk
mengorbankan keselamatan para mahasiswa. Jika pimpinan kampus terus memilih
jalan kompromis terhadap kasus seperti ini, artinya pimpinan kampus telah
memilih untuk terlibat dalam struktur yang memungkinkan kasus pelecehan
berikutnya.
Rektor sebagai pimpinan kampus berada di persimpangan
sejarah institusi Universitas Muhammadiyah Sinjai. Keputusan yang anda ambil
akan menentukan arah moral institusi ini. Tidak ada jalan tengah, sikap tegas
adalah satu-satunya jalan yang bisa dipertanggungjawabkan. Keterlambatan dalam
mengambil posisi yang jelas adalah pengkhianatan terhadap mandat kepemimpinan.
Melalui tulisan ini, kami menggugat dan kami meminta CALL TO ACTION yang tidak
dapat ditolak. Berikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual. Teguran saja
tidak bisa menjadi solusi, berikan sanksi yang lebih memberikan kepastian bahwa
kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi, PEMECATAN misalnya.
Sekarang adalah waktu untuk bertindak, ketidakadilan
tidak hanya merugikan korban hari ini, tetapi menciptakan sistem yang akan
memproduksi korban-korban baru di masa depan. Kami tidak akan memaafkan
pemimpin yang memiliki kesempatan untuk menghentikan siklus kekerasan seksual
ini tetapi memlih untuk diam.
#UMSIBebasPelecehan#TolakPelecehan#StopNormalisasiPelecehan