Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik
(HUMANISTIK FISIPHUM UMSI) melalui Departemen Pengabdian Masyarakat telah
melaksanakan kegiatan kajian bertema “Piring Gratis, Tak Menutupi Krisis”
sebagai ruang diskusi untuk membahas isu kebijakan publik yang sedang menjadi
perhatian masyarakat. Kegiatan ini kemudian didukung oleh Departemen Informasi
dan Komunikasi dalam mengolah hasil diskusi menjadi rilis berita agar gagasan
dan temuan yang berkembang dalam forum kajian dapat menjangkau masyarakat
secara lebih luas.
Berdasarkan materi yang dipaparkan oleh pemantik, kajian
membahas keterkaitan antara kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dinamika
inflasi yang memengaruhi kondisi sosial serta ekonomi masyarakat. Pada
pembahasan mengenai MBG, peserta diajak memahami bahwa program ini bertujuan
mendukung pemenuhan gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun,
keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai,
tetapi juga oleh pelaksanaannya di lapangan, termasuk dari sisi pengawasan,
pemerataan, dan efektivitas program..
Dalam kajian tersebut membahas sejumlah data dan isu yang
menjadi perhatian publik terkait pelaksanaan MBG. Salah satunya adalah data
yang dipaparkan berasal dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)
mengenai laporan dugaan 37.270 anak terdampak kasus keracunan yang dikaitkan
dengan pelaksanaan MBG pada periode Januari 2025–Mei 2026. Data tersebut
menjadi bahan refleksi bersama untuk melihat pentingnya standar keamanan
pangan, sistem pengawasan, serta kesiapan pelaksanaan program dalam skala
nasional.
Tidak hanya itu, kajian juga menyoroti berbagai
pemberitaan terkait tata kelola dan penggunaan anggaran program yang
memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas dan prioritas belanja
negara. Dalam diskusi dipaparkan bahwa terdapat isu mengenai penggunaan
anggaran pada sejumlah pengadaan yang dipandang tidak berkaitan langsung dengan
tujuan utama program, serta munculnya perdebatan mengenai alokasi pembiayaan
MBG dalam struktur APBN yang turut bersinggungan dengan sektor pendidikan dan
kesehatan.
Pembahasan kemudian dikaitkan dengan persoalan inflasi.
Kajian menekankan bahwa kenaikan harga bukan sekadar persoalan angka ekonomi,
tetapi berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari
menurunnya daya beli, meningkatnya tekanan rumah tangga, hingga terbatasnya
akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan dan pendidikan. Dalam konteks
tersebut, peserta diajak melihat bahwa kebijakan publik memerlukan pendekatan
yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran, transparan, dan
berkelanjutan.
Melalui kajian ini, HUMANISTIK FISIPHUM UMSI berharap
mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu menjadi
ruang lahirnya gagasan yang kritis, reflektif, dan solutif. Sebab, kebijakan
yang baik bukan hanya yang terdengar besar di atas kertas, melainkan yang
benar-benar menghadirkan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.